Kelompok kepentingan dan politik di Jerman

Artikel ini membahas kelompok kepentingan dan pengaruhnya dalam politik di Jerman. 

Jerman adalah negara yang masyarakatnya sangat terorganisir. Orang Jerman biasa dengan organisasi dan terbiasa bekerja dalam organisasi dengnan tujuan untuk memenuhi kepuasan individu dan kebutuhan kelompok. Kelompok kepentingan di Jerman bervariasi mulai dari kelompok kepentingan olahraga, menyanyi, konsumen, pekerja asing, sepakbola dan sebagainya. Ada kelompok kepentingan yang tidak tertarik dengan politik, ada yang sangat berkepentingan dengan politik dan bahkan cenderung mempengaruhi politik, khususnya kebijakan publik. Sejumlah survei internasional menyebutkan bahwa Jerman suka menggunakan kelompok kepentingan sebagai alat untuk mempengaruhi pemerintah dibandingkan masyarakat di negara2 demokrasi di Barat lainnya seperti USA atau Inggris.

Sehingga dengan demikian, Jerman masuk ke dalam kategori negara korporatis yaitu  kelompok kepentingan berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Neokorporatis adalah bentuk baru dari korporatis yaitu pembaruan sistem intermediasi kepentingan yang dilakukan oleh kelompok kepentingan.

Ada banyak hal yang menjadikan kelompok kepentingan menjadi salah satu aktor dalam proses pembuatan kebijakan di Jerman. Hal-hal tersebut antara lain tradisi politik, nilai-nilai politik Jerman, gaya konsensus partai politik baru dan struktur pemerintahan Republik Federal Jerman. 

Kelompok kepentingan di Jerman terbentuk jauh sebelum The Reich (kekaisaran) ada, bahkan sebelum entitas politik berdaulat ada di wilayah Jerman. Kelompok kepentingan sudah ada sebelum Jerman sebagai negara ada. 

Asosiasi kelompok kepentingan yang mewakili pekerjaan dan kepentingan ekonomi di abad milenium ini dapat dilacak hingga abad pertengahan yaitu gilda-gilda korporasi. Kelompok-kelompok kepentingan ini terdiri dari pedagang atau produsen barang tertentu seperti pembuat meja, pembuat roti, pembuat lemari, penjual daging dsb. 
Hingga hari ini, kelompok-kelompok kepentingan ini masih menjalankan fungsi regulatornya secara teratur kepada negara seperti memberikan lisensi dan supervisi training. Keanggotaan bersifat wajib bagi mereka yang berminat  bekerja di salah satu bidang tersebut secara legal. Hampir semua artisan ahli, dan profesi bebas seperti pengacara dan dokter masuk dalam kelompok kepentingan semacam ini.   

Kelompok kepentingan profesi di Jerman yang mempengaruhi politik: 
1. Buruh (DGB) – serikat buruh baik kerah putih maupun kerah biru
2. PNS dan sektor publik (DBB) – 14 serikat PNS
3. Bisnis (BDI) à 14 asosiasi dagang (otomotif dan mesin pabrik)
4. Pengusaha (BDA) – 67 asosiasi (14 negara bagian dan 53 asosiasi level nasional)
5. Kamar dagang (DIHT) terdiri dari jutaan pengusaha di 81 distrik dan asosiasi lokal
6. Gereja Evangelis – EKD – Protestan
7. Bishop’s Conference – Katolik – 80 keusukupan
8. Pertanian – DBV  


oleh: Pipit Apriani
mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Undang-undang Pemilu Jerman tahun 1953

Image
Revisi undang-undang pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1953 yang  digunakan untuk pelaksanaan pemilu 1956.  Dalam revisi ini  ada sejumlah perubahan. Satu , jumlah kursi Bundestag meningkat. Dua , jumlah distrik upper tier menurun dari 11 distrik menjadi 9 distrik. Tiga , pemilih mendapatkan dua suara, dan ada suara terpisah untuk kandidat SMD dan daftar partai regional. Empat , parliamentary threshold 5% untuk mendapatkan kursi daftar yang awalnya diberlakukan di level regional (negara bagian) sekarang diberlakukan di level nasional.  Scarrow (2001) menyebutkan bahwa revisi ini adalah akibat pengaruh partai FDP yang mencoba mematuhi peraturan untuk memenuhi kepentingannya. FDP adalah partai kecil paling besar yang mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai partai penting di tengah-tengah dengan menerapkan threshold federal yang mencegah kompetitor yang lebih kecil dan regional (seperti Bavarian Party dan Partai German yang berasal dari Lower Saxony) u...
Read more

Perjalanan penentuan Parliamentary Threshold 5% di Jerman

oleh: Pipit Apriani, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Sistem pemilu Jerman menerapkan parliamentary threshold sebesar 5% atas suara partai yang dhitung secara nasional. Partai yang suaranya sama dengan atau lebih dari 5%, maka berhak mendapatkan kursi di Bundestag. Penerapan PT penting dilakukan untuk menjaga jumlah partai supaya tidak terlalu banyak di parlemen, sehingga tidak menyulitkan dalam pengambilan keputusan.   Keputusan PT 5% berevolusi dari tahun ke tahun.  Di tahun 1949, parliamentary threshold adalah satu mandat langsung (Direktmandat) yang berasal dari suara pertama atau 5% di setiap negara bagian. Hal ini menyebabkan  proliferation partai-partai regional. Di tahun 1953 persyaratan ini diubah menjadi satu mandat langsung atau 5% dari suara nasional. Di tahun 1956 terjadi perubahan lagi yaitu tiga suara mandat langsung (tiga dapil dari suara pertama) atau 5% suara nasional. Artinya, jika sebuah partai memenangkan dua dapil...
Read more

Tipologi partai-partai politik di Jerman

Gunther dan Diamond (2003) telah mengklasifikasikan 15 tipe partai politik. Lees mencoba mencocokkan klasifikasi itu dengan partai-partai yang ada di Jerman. Klasifikasi tersebut menggunakan tiga kriteria yaitu 1) organisasi formal, 2) komitmen program, dan 3) strategi dan norma sikap partai. 1.Partai elit. Partai elit memiliki dua tipe yaitu partai dengan tokoh elit lokal dan partai klientelisme. 1. a. Partai dengan tokoh elit lokal muncul di awal abad 19, tidak memiliki organisasi formal dan muncul di masa ketika hanya sedikit yang berhak menjadi pemilih, mobilisasi pemilih yang sangat terbatas melalui hubungan personal dan reputasi. 1.b. Partai klientelisme terdiri dari konfederasi sejumlah tokoh elit lokal, mulai dari pemilik tanah tradisional atau kelas pedagang yang baru muncul. Organisasinya lemah, tapi sudah memiliki bentuk dan mulai memobilisasi pemilih yang lebih luas. Partai ini muncul seiring dengan melemahnya jaringan tradisional dan perkembangan sosial ...
Read more