Menyusun kandidat party list

Bagaimana party list negara bagian untuk pemilu federal disusun? Ada sejumlah hal yang diperhatikan oleh partai dalam menyusun daftar partai. Daftar partai adalah kandidat yang akan bertarung di level negara bagian.
Pertama, kursi daftar partai diprioritaskan untuk kandidat distrik terlebih dahulu. Sistem pemilu Jerman memungkinkan seseorang menjadi kandidat di distrik dan di negara bagian. Aturan ini tidak diatur dalam statuta partai manapun, tetapi sudah berlangsung sejak beberapa dekade. Dua model pencalonan kandidat ini sudah dilakukan sejak awal berdirinya Republik Federal Jerman dan dilaksanakan juga oleh partai-partai yang baru. Setelah kandidat distrik mengisi daftar partai, maka nomor urut berikutnya diberikan kepada kandidat yang biasanya sulit menang.
Anggota parlemen di Bundestag dan lama berkarir di parlemen belum tentu ditempatkan atau mendapatkan nomor urut daftar partai jika dia tidak dekat dengan orang partai di daerah atau distrik di mana ia ingin dicalonkan. Anggota parlemen tersebut harus mampu meyakinkan pengurus partai di daerah tersebut bahwa dia perlu dan patut dinominasikan menjadi kandidat partai dalam acara rapat penominasian.  Hanya 13 MP yang terpilih pada pemilu 2009 yang bukan kandidat partai atau kandidat distrik.
Kedua, petahana memiliki keuntungan dalam penominasian kandidat. Petahana mendapatkan tempat yang paling aman dalam daftar partai, sedangkan pendatang baru ada di nomor berikutnya. Prinsip ini menjamin keterwakilan petahana yang berpengalaman sekaligus menjadi halangan bagi kandidat muda yang baru pertama kali pertama kali menjadi caleg. Green menerapkan  ‘kuota pendatang baru’ sebagai koreksi atas aturan petahana seperti di atas. Di Lower Saxony dan Berlin, hal ini sudah dimasukkan keddalam statuta partai, di Brandenburg hal ini masih diperdebatkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterwakilan anak muda di parlemen.
Ketiga, Kuota jender. Diperkenalkan oleh Greens tahun 1985. Saat ini, Green dan partai Kiri menerapkan kuota 5% dengan sistem zipper (selang seling pria dan wanita) tergantung negara bagian , tapi 2011 sudah 50%. CDU menerapkan kuota sepertiga untuk perempuan. CDU dan FDP tidak punya jender kuota secara formal, walaupun ada debat internal terkait nominasi perempuan. Argumen utama adalah bahwa kuota jender akan merusak kompetisi bebas dan kesempatan bagi setiap individu.
Keempat, Kuota regional. Alokasi posisi party list bagi organisasi partai teritorial memainkan peran penting dalam komposisi party list. Di banyak negara bagian di Jerman bagian barat, sistem yang sangat ketat dan fix untuk alokasi ini menerapkannya walau tak tertulis dalam statuta partai. Slot party list dialokasikan bagi region. Setiap region memiliki proses seleksi yang berbeda untuk slot mereka. Dewan partai negara bagian akan menggabungkan list regional yang berbeda, secara umum tanpa altering posisi.  
 Alokasi slot untuk setiap region kebanyakan berasal dari jumlah anggota partai di region yang berbeda. Misalnya pada tahun 1949, SPD memperkenalkan sistem kuota regional yang cukup ketat di North-Rhine Westphalia untuk 4 cabang di negara bagian tersebut dengan membagi list ke dalam blok 10 tempat. Berdasarkan jumlah anggota partai di region yang berbeda, untuk saat ini, terdapat rumus 4:3:2:1, 4 untuk Western Westphalia, 3 untuk Lower Rhine, 2 untuk Middle Rhine dan 1 untuk Eastern Westphalia. SPD, CDU dan CSU menggunakan kuota regional yang fix ini di semua negara Jerman bagian Barat, bahkan di negara bagian dengan magnitude distrik yang kecil seperti di Rhineland Palatnate tahun 2009 yang memiliki 16 mandat (wakil) dalam list.Bagi FDP, aturan informal proporsionalitas bagi region yang berbeda adalah aturan yang sangat penting selama proses seleksi kandidat untuk party list negara bagian. Sebaliknya, Greens menganggap kuota regional kurang terinstitusionalisasi dan kurang penting.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Undang-undang Pemilu Jerman tahun 1953

Image
Revisi undang-undang pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1953 yang  digunakan untuk pelaksanaan pemilu 1956.  Dalam revisi ini  ada sejumlah perubahan. Satu , jumlah kursi Bundestag meningkat. Dua , jumlah distrik upper tier menurun dari 11 distrik menjadi 9 distrik. Tiga , pemilih mendapatkan dua suara, dan ada suara terpisah untuk kandidat SMD dan daftar partai regional. Empat , parliamentary threshold 5% untuk mendapatkan kursi daftar yang awalnya diberlakukan di level regional (negara bagian) sekarang diberlakukan di level nasional.  Scarrow (2001) menyebutkan bahwa revisi ini adalah akibat pengaruh partai FDP yang mencoba mematuhi peraturan untuk memenuhi kepentingannya. FDP adalah partai kecil paling besar yang mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai partai penting di tengah-tengah dengan menerapkan threshold federal yang mencegah kompetitor yang lebih kecil dan regional (seperti Bavarian Party dan Partai German yang berasal dari Lower Saxony) u...
Read more

Tipologi partai-partai politik di Jerman

Gunther dan Diamond (2003) telah mengklasifikasikan 15 tipe partai politik. Lees mencoba mencocokkan klasifikasi itu dengan partai-partai yang ada di Jerman. Klasifikasi tersebut menggunakan tiga kriteria yaitu 1) organisasi formal, 2) komitmen program, dan 3) strategi dan norma sikap partai. 1.Partai elit. Partai elit memiliki dua tipe yaitu partai dengan tokoh elit lokal dan partai klientelisme. 1. a. Partai dengan tokoh elit lokal muncul di awal abad 19, tidak memiliki organisasi formal dan muncul di masa ketika hanya sedikit yang berhak menjadi pemilih, mobilisasi pemilih yang sangat terbatas melalui hubungan personal dan reputasi. 1.b. Partai klientelisme terdiri dari konfederasi sejumlah tokoh elit lokal, mulai dari pemilik tanah tradisional atau kelas pedagang yang baru muncul. Organisasinya lemah, tapi sudah memiliki bentuk dan mulai memobilisasi pemilih yang lebih luas. Partai ini muncul seiring dengan melemahnya jaringan tradisional dan perkembangan sosial ...
Read more

Perjalanan penentuan Parliamentary Threshold 5% di Jerman

oleh: Pipit Apriani, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Sistem pemilu Jerman menerapkan parliamentary threshold sebesar 5% atas suara partai yang dhitung secara nasional. Partai yang suaranya sama dengan atau lebih dari 5%, maka berhak mendapatkan kursi di Bundestag. Penerapan PT penting dilakukan untuk menjaga jumlah partai supaya tidak terlalu banyak di parlemen, sehingga tidak menyulitkan dalam pengambilan keputusan.   Keputusan PT 5% berevolusi dari tahun ke tahun.  Di tahun 1949, parliamentary threshold adalah satu mandat langsung (Direktmandat) yang berasal dari suara pertama atau 5% di setiap negara bagian. Hal ini menyebabkan  proliferation partai-partai regional. Di tahun 1953 persyaratan ini diubah menjadi satu mandat langsung atau 5% dari suara nasional. Di tahun 1956 terjadi perubahan lagi yaitu tiga suara mandat langsung (tiga dapil dari suara pertama) atau 5% suara nasional. Artinya, jika sebuah partai memenangkan dua dapil...
Read more