Sistem Pemilu Jerman

Sistem pemilu Jerman adalah kombinasi antara system pemilu perwakilan proporsional dan majoritarian.  Berdasarkan the Basic Law (konstitusi Republik Federal Jerman), jumlah anggota Bundestag minimal 598 orang. 

Separuhnya atau 299 orang dipilih dari 299 distrik pemilu atau Wahlkreis. Sistem yang digunakan adalah majoritarian atau First Past the Post. Yang mendapatkan suara terbanyak, dialah pemenangnya. Separuhnya lagi, atau 299 orang dipilih melalui daftar partai dengan menggunakan system perwakilan proporsional. Dalam sistem pemilu ini, partai akan mendapatkan kursi sesuai dengan proporsi suara yang diperolehnya.

Karena menggunakan dua system ini, maka pemilih Jerman mendapatkan dua surat suara yaitu surat suara pertama atau Erststimme dan surat suara kedua yang disebut dengan Zweitstimme. Surat suara pertama digunakan untuk memilih kandidat yang akan mewakili dapil distrik, sedangkan surat suara kedua digunakan untuk memilih kandidat yang akan mewakili negara bagian. 

 Sejarah Sistem Pemilu Jerman 

 Jerman sudah melaksanakan pemilu sejak abad 19, meskipun saat itu Jerman masih berbentuk kekaisaran dan masih terpecah-pecah. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem mayoritas dengan dua cara memilih. Hanya pria yang berusia di atas 25 tahun yang boleh memlih atau memberikan suara. 

Sedangkan di masa Prusia dari tahun 1849 hingga 1918 mereka yang berhak memberikan suara hanya untuk mereka yang berada di level atau kasta berdasarkan properti dan pendapatan. Kelas ketiga seperti petani dan buruh tidak memiliki hak politik atau hak memberikan suara. Disrik pemilihan sudah dibentuk.

 Di masa Republik Weimar, tidak hanya pria yang memiliki hak suara, tapi juga perempuan di atas 20 tahun.

 Di  masa kekaisaran ketiga (Nazi Hitler) terjadi pembentukan partai tunggal sehingga hilang alternatif bagi para pemilih.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Undang-undang Pemilu Jerman tahun 1953

Image
Revisi undang-undang pemilu pertama kali dilakukan pada tahun 1953 yang  digunakan untuk pelaksanaan pemilu 1956.  Dalam revisi ini  ada sejumlah perubahan. Satu , jumlah kursi Bundestag meningkat. Dua , jumlah distrik upper tier menurun dari 11 distrik menjadi 9 distrik. Tiga , pemilih mendapatkan dua suara, dan ada suara terpisah untuk kandidat SMD dan daftar partai regional. Empat , parliamentary threshold 5% untuk mendapatkan kursi daftar yang awalnya diberlakukan di level regional (negara bagian) sekarang diberlakukan di level nasional.  Scarrow (2001) menyebutkan bahwa revisi ini adalah akibat pengaruh partai FDP yang mencoba mematuhi peraturan untuk memenuhi kepentingannya. FDP adalah partai kecil paling besar yang mencoba untuk menempatkan dirinya sebagai partai penting di tengah-tengah dengan menerapkan threshold federal yang mencegah kompetitor yang lebih kecil dan regional (seperti Bavarian Party dan Partai German yang berasal dari Lower Saxony) u...
Read more

Tipologi partai-partai politik di Jerman

Gunther dan Diamond (2003) telah mengklasifikasikan 15 tipe partai politik. Lees mencoba mencocokkan klasifikasi itu dengan partai-partai yang ada di Jerman. Klasifikasi tersebut menggunakan tiga kriteria yaitu 1) organisasi formal, 2) komitmen program, dan 3) strategi dan norma sikap partai. 1.Partai elit. Partai elit memiliki dua tipe yaitu partai dengan tokoh elit lokal dan partai klientelisme. 1. a. Partai dengan tokoh elit lokal muncul di awal abad 19, tidak memiliki organisasi formal dan muncul di masa ketika hanya sedikit yang berhak menjadi pemilih, mobilisasi pemilih yang sangat terbatas melalui hubungan personal dan reputasi. 1.b. Partai klientelisme terdiri dari konfederasi sejumlah tokoh elit lokal, mulai dari pemilik tanah tradisional atau kelas pedagang yang baru muncul. Organisasinya lemah, tapi sudah memiliki bentuk dan mulai memobilisasi pemilih yang lebih luas. Partai ini muncul seiring dengan melemahnya jaringan tradisional dan perkembangan sosial ...
Read more

Perjalanan penentuan Parliamentary Threshold 5% di Jerman

oleh: Pipit Apriani, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Sistem pemilu Jerman menerapkan parliamentary threshold sebesar 5% atas suara partai yang dhitung secara nasional. Partai yang suaranya sama dengan atau lebih dari 5%, maka berhak mendapatkan kursi di Bundestag. Penerapan PT penting dilakukan untuk menjaga jumlah partai supaya tidak terlalu banyak di parlemen, sehingga tidak menyulitkan dalam pengambilan keputusan.   Keputusan PT 5% berevolusi dari tahun ke tahun.  Di tahun 1949, parliamentary threshold adalah satu mandat langsung (Direktmandat) yang berasal dari suara pertama atau 5% di setiap negara bagian. Hal ini menyebabkan  proliferation partai-partai regional. Di tahun 1953 persyaratan ini diubah menjadi satu mandat langsung atau 5% dari suara nasional. Di tahun 1956 terjadi perubahan lagi yaitu tiga suara mandat langsung (tiga dapil dari suara pertama) atau 5% suara nasional. Artinya, jika sebuah partai memenangkan dua dapil...
Read more